A) Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung B) Kepolisian. Kejaksaan dan Kehakiman C) Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial D) MPR. DPR. DPRD dan DPD E) Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan
A) Konstitutif B) Legislatif C) Eksaminatif D) Yudikatif E) Federatif
A) Dewan Perwakilan Rakyat B) Menteri Keuangan RI C) Badan Pemeriksa Keuangan D) Gubernur Bank Indonesia E) Dewan Perwakilan Daerah
A) Menteri dalam negeri. menteri hukum dan HAM. serta menteri luar negeri B) Menteri luar negeri. menteri dalam negeri. dan menteri pertahanan C) Menteri dalam negeri. menteri pertahanan. serta menteri koordinator politik. hukum dan keamanan. D) Menteri luar negeri. menteri pertahanan. dan menteri sekertariat negara E) Menteri pertahanan. menteri hukum dan HAM. serta menteri sekertariatan negara
A) Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN B) Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba C) Membahas rancangan undnag-undnag APBN D) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang E) Membentuk kabinet menteri
A) 1) dan 2) B) 1) dan 3) C) 2) dan 3) D) 3) dan 4) E) 3) dan 5)
A) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral B) Kementerian Perhubungan C) Kementerian Pemuda dan Olahraga. D) Kementerian Pariwisata E) Kementerian Kelautan dan Perikanan
A) Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 B) Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya C) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya D) Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara E) Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya
A) Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung B) Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan C) Kepolisian. Kejaksaan dan Kehakiman D) MPR. DPR. DPRD dan DPD E) Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
A) Eksaminatif B) Yudikatif C) Konstitutif D) Legislatif E) Federatif
A) Dewan Perwakilan Rakyat B) Gubernur Bank Indonesia C) Badan Pemeriksa Keuangan D) Menteri Keuangan RI E) Dewan Perwakilan Daerah
A) Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan dinegara lain B) Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain C) Mengangkat mentri-mentri untuk memimpin departemen D) Menetapkan dan mengesahkan APBN E) Meberi gelar. tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan
A) Pengamandemenan UUD 1945 B) Pengangkatan Mentri Negara C) Pemberian Grasi D) Penentuan Pejabat Daerah E) Pembuatan undang-undang
A) 4 dan 6 B) 3 dan 5 C) 5 dan 6 D) 1 dan 2 E) 2 dan 3
A) Menteri dalam negeri. menteri pertahanan. serta menteri koordinator politik. hukum dan keamanan. B) Menteri luar negeri. menteri pertahanan. dan menteri sekertariat negara C) Menteri luar negeri. menteri dalam negeri. dan menteri pertahanan D) Menteri dalam negeri. menteri hukum dan HAM. serta menteri luar negeri E) Menteri pertahanan. menteri hukum dan HAM. serta menteri sekertariatan negara
A) Membentuk kabinet menteri B) Membahas rancangan undnag-undnag APBN C) Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba D) Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN E) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
A) Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD B) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya C) Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan D) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR E) Kabinet atau mentri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
A) Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat B) Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan perlemen. Kepala negara akan membubarkan parlemen C) Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan D) Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara E) Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen
A) 4 dan 6 B) 2 dan 3 C) 1 dan 2 D) 5 dan 6 E) 3 dan 5
A) Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa B) Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini C) Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini D) Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung E) Mengembangkan prinsip toleransi. bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
A) 3 dan 4 B) 2 dan 4 C) 1 dan 4 D) 1 dan 2 E) 1 dan 3
A) Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa B) Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional C) Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa D) Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN E) Mengembangkan prinsip toleransi. bekerjasama dalam setiap peri kehidupan
A) Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya B) Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM C) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transfaran D) Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolute E) Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia
A) 3) dan 4) B) 3) dan 5) C) 2) dan 3) D) 1) dan 2) E) 1) dan 3)
A) sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak. umum dan universal B) nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis. nilai etis dan nilai religious C) nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa D) nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat E) Pancasila dapat di rubah oleh pembentuk negara itu sendiri
A) Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini B) Mengembangkan prinsip toleransi. bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan C) Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung D) Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini E) Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
A) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral B) Kementerian Pariwisata C) Kementerian Pemuda dan Olahraga D) Kementerian Kelautan dan Perikanan E) Kementerian Perhubungan
A) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya B) Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 C) Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya D) Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya E) Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
A) Keuangan dan Ketenagakerjaan B) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat C) Kesehatan dan Kementerian Sosial D) Dalam Negeri dan luar negeri E) Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata
A) Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata B) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat C) Keuangan dan Ketenagakerjaan D) Dalam Negeri dan luar negeri E) Kesehatan dan Kementerian Sosial |