A) Sebuah ideologi politik yang mendukung monarki absolut.
B) Sebuah sistem yang memusatkan kekuasaan di tingkat nasional.
C) Sebuah bentuk pemerintahan di mana negara tidak memiliki wewenang.
D) Sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dibagi antara otoritas pusat dan entitas-entitas konstituen.

A) Amandemen Kelima
B) Amandemen Kesepuluh
C) Amandemen Pertama
D) Amandemen Kesebelas

A) Hanya perdagangan di dalam satu negara bagian
B) Hanya perdagangan internasional
C) Pajak atas pendapatan negara bagian
D) Perdagangan antar negara bagian

A) Undang-Undang Hak Pilih Tahun 1965
B) Undang-Undang Perawatan Kesehatan Terjangkau
C) Undang-Undang Hak Sipil Tahun 1964
D) Kasus Shelby County melawan Holder

A) Federalisme dualistik
B) Federalisme kooperatif
C) Federalisme fiskal
D) Federalisme kompetitif

A) Klausul Kebutuhan dan Kesesuaian (Necessary and Proper Clause)
B) Klausul Pembentukan Agama (Establishment Clause)
C) Klausul Perdagangan (Commerce Clause)
D) Klausul Perlindungan yang Sama (Equal Protection Clause)

A) McCulloch v. Maryland
B) Plessy v. Ferguson
C) Dred Scott v. Sandford
D) Gibbons v. Ogden

A) Sistem pemerintahan konfederasi
B) Teokrasi
C) Oligarki
D) Sistem pemerintahan unitaris

A) Penggabungan pemerintahan daerah.
B) Penghapusan kekuasaan daerah.
C) Memusatkan kekuasaan di tingkat pemerintah federal.
D) Pemindahan kekuasaan dari pemerintah federal ke pemerintah daerah.