A) Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial B) MPR. DPR. DPRD dan DPD C) Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan D) Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung E) Kepolisian. Kejaksaan dan Kehakiman
A) Legislatif B) Eksaminatif C) Federatif D) Konstitutif E) Yudikatif
A) Dewan Perwakilan Daerah B) Badan Pemeriksa Keuangan C) Menteri Keuangan RI D) Gubernur Bank Indonesia E) Dewan Perwakilan Rakyat
A) Menteri luar negeri. menteri pertahanan. dan menteri sekertariat negara B) Menteri pertahanan. menteri hukum dan HAM. serta menteri sekertariatan negara C) Menteri dalam negeri. menteri pertahanan. serta menteri koordinator politik. hukum dan keamanan. D) Menteri luar negeri. menteri dalam negeri. dan menteri pertahanan E) Menteri dalam negeri. menteri hukum dan HAM. serta menteri luar negeri
A) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang B) Membahas rancangan undnag-undnag APBN C) Membentuk kabinet menteri D) Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba E) Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN
A) 1) dan 2) B) 2) dan 3) C) 3) dan 5) D) 3) dan 4) E) 1) dan 3)
A) Kementerian Pariwisata B) Kementerian Perhubungan C) Kementerian Kelautan dan Perikanan D) Kementerian Pemuda dan Olahraga. E) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
A) Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya B) Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 C) Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya D) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya E) Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
A) Kepolisian. Kejaksaan dan Kehakiman B) Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung C) MPR. DPR. DPRD dan DPD D) Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan E) Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
A) Legislatif B) Federatif C) Konstitutif D) Eksaminatif E) Yudikatif
A) Dewan Perwakilan Daerah B) Gubernur Bank Indonesia C) Menteri Keuangan RI D) Badan Pemeriksa Keuangan E) Dewan Perwakilan Rakyat
A) Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan dinegara lain B) Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain C) Menetapkan dan mengesahkan APBN D) Mengangkat mentri-mentri untuk memimpin departemen E) Meberi gelar. tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan
A) Pengamandemenan UUD 1945 B) Pembuatan undang-undang C) Pemberian Grasi D) Pengangkatan Mentri Negara E) Penentuan Pejabat Daerah
A) 1 dan 2 B) 4 dan 6 C) 3 dan 5 D) 2 dan 3 E) 5 dan 6
A) Menteri luar negeri. menteri pertahanan. dan menteri sekertariat negara B) Menteri dalam negeri. menteri pertahanan. serta menteri koordinator politik. hukum dan keamanan. C) Menteri luar negeri. menteri dalam negeri. dan menteri pertahanan D) Menteri dalam negeri. menteri hukum dan HAM. serta menteri luar negeri E) Menteri pertahanan. menteri hukum dan HAM. serta menteri sekertariatan negara
A) Membahas rancangan undnag-undnag APBN B) Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba C) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang D) Membentuk kabinet menteri E) Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN
A) Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD B) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya C) Kabinet atau mentri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden D) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR E) Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
A) Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara B) Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen C) Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan perlemen. Kepala negara akan membubarkan parlemen D) Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan E) Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat
A) 4 dan 6 B) 5 dan 6 C) 3 dan 5 D) 1 dan 2 E) 2 dan 3
A) Mengembangkan prinsip toleransi. bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan B) Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa C) Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung D) Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini E) Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
A) 2 dan 4 B) 1 dan 3 C) 1 dan 2 D) 1 dan 4 E) 3 dan 4
A) Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa B) Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional C) Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN D) Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa E) Mengembangkan prinsip toleransi. bekerjasama dalam setiap peri kehidupan
A) Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolute B) Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM C) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transfaran D) Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya E) Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia
A) 2) dan 3) B) 3) dan 5) C) 3) dan 4) D) 1) dan 3) E) 1) dan 2)
A) sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak. umum dan universal B) Pancasila dapat di rubah oleh pembentuk negara itu sendiri C) nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat D) nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis. nilai etis dan nilai religious E) nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa
A) Mengembangkan prinsip toleransi. bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan B) Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini C) Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini D) Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung E) Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
A) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral B) Kementerian Perhubungan C) Kementerian Kelautan dan Perikanan D) Kementerian Pemuda dan Olahraga E) Kementerian Pariwisata
A) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya B) Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya C) Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara D) Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 E) Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya
A) Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata B) Dalam Negeri dan luar negeri C) Kesehatan dan Kementerian Sosial D) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat E) Keuangan dan Ketenagakerjaan
A) Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata B) Kesehatan dan Kementerian Sosial C) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat D) Dalam Negeri dan luar negeri E) Keuangan dan Ketenagakerjaan |